Senin, 06 September 2010

Menyoal Pengangguran dan Kemiskinan : Sebuah kajian teoritik


A. PENGANGGURAN

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.

I. JENIS-JENIS PENGANGGURAN

Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian diatas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

1. Pengangguran Terselubung (Disguissed Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.

2. Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

3. Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

Macam-macam pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

a. Pengangguran konjungtural (Cycle Unemployment) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi.

b. Pengangguran struktural (Struktural Unemployment) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktuiral bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti :

* Akibat permintaan berkurang

* Akibat kemajuan dan pengguanaan teknologi

* Akibat kebijakan pemerintah

c. Pengangguran friksional (Frictional Unemployment) adalah pengangguran yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara pemberi kerja dan pencari kerja. Pengangguran ini sering disebut pengangguran sukarela.

d. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang muncul akibat pergantian musim misalnya pergantian musim tanam ke musim panen.

e. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin

f. Pengangguran siklus adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian (karena terjadi resesi). Pengangguran siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat (aggrerat demand).

II. SEBAB-SEBAB TERJADINYA PENGGANGURAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengganguran adalah sebagai berikut:

1. Besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja

Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi.

2. Struktur Lapangan Kerja Tidak Seimbang

3. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang

Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.

4. Meningkatnya peranan dan aspirasi Angkatan Kerja Wanita dalam seluruh struktur Angkatan Kerja Indonesia

5. Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja antar daerah tidak seimbang

Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.

III. DAMPAK-DAMPAK PENGANGGURAN TERHADAP PEREKONOMIAN

Untuk mengetahui dampak pengganguran terhadap per-ekonomian kita perlu mengelompokkan pengaruh pengganguran terhadap dua aspek ekonomi , yaitu:

a. Dampak Pengangguran terhadap Perekonomian suatu Negara

Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus.

Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan.

Hal ini terjadi karena pengganguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

§ Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.

§ Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sector pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian me-nurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.

§ Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menye-babkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan Investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan terpacu.

b. Dampak pengangguran terhadap Individu yang Meng-alaminya dan Masyarakat

Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya:

§ Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian

§ Pengangguran dapat menghilangkan ketrampilan

§ Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan social politik.

IV. KEBIJAKAN – KEBIJAKAN PENGANGGURAN

Adanya bermacam-macam pengangguran membutuh-kan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sbb :

v Cara Mengatasi Pengangguran Struktural

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah :

1. Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja

2. Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sector ekonomi yang kekurangan

3. Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan

4. Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.

v Cara Mengatasi Pengangguran Friksional

Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sbb:

1. Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya

2. Deregulasi dan Debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru

3. Menggalakkan pengembangan sector Informal, seperti home indiustri

4. Menggalakkan program transmigrasi untuk me-nyerap tenaga kerja di sector agraris dan sector formal lainnya

5. Pembukaan proyek-proyek umum oleh peme-rintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

v Cara Mengatasi Pengangguran Musiman.

Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara :

1. Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sector lain, dan

2. Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.

v Cara mengatasi Pengangguran Siklus

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini adalah :

1. Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan

2. Meningkatkan daya beli Masyarakat.

B. KEMISKINAN

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara berkembang (LDCs), tidak terkecuali di Indonesia.

I. JENIS-JENIS KEMISKINAN DAN DEFINISINYA

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut

v Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan didalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

v Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan dibawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi.

II. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN

Tidak sulit mencari faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor tersebut sangat sulit memastikan mana yang merupakan penyebab sebenarnya serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan

§ Tingkat dan laju pertumbuhan output

§ Tingkat upah neto

§ Distribusi pendapatan

§ Kesempatan kerja

§ Tingkat inflasi

§ Pajak dan subsidi

§ Investasi

§ Alokasi serta kualitas SDA

§ Ketersediaan fasilitas umum

§ Penggunaan teknologi

§ Tingkat dan jenis pendidikan

§ Kondisi fisik dan alam

§ Politik

§ Bencana alam

§ Peperangan

III. KEBIJAKAN ANTIKEMISKINAN

Untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan di tanah air diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam arti cost effectiveness-nya tinggi.

Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni :

1. pertumuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang prokemiskinan

2. Pemerintahan yang baik (good governance)

3. Pembangunan sosial

Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan yang bila di bagi menurut waktu yaitu :

a. Intervensi jangka pendek, terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan

b. Intervensi jangka menengah dan panjang

o Pembangunan sektor swasta

o Kerjasama regional

o APBN dan administrasi

o Desentralisasi

o Pendidikan dan Kesehatan

o Penyediaan air bersih dan Pembangunan perkotaan

Minggu, 22 Agustus 2010

Menjadi Pemimpin yang Besar?

Oleh : Achmad Rozi El Eroy
(Ketua Umum PP Kader Muda Banten)


Pendahuluan

Kepemimpinan adalah mengkomunikasikan nilai dan potensi orang secara jelas, sehingga mereka dapat melihat hal itu dalam diri mereka. Perhatian utama yaitu pada kata-kata nilai dan potensi. Orang harus punya perasaan bahwa diri mereka bernilai/berharga, bahwa nilai tersebut merupakan hal yang tak terpisahkan dari mereka, yang sama sekali tidak ada hubungan dengan hasil perbandingan antara diri mereka dengan orang lain, dan mereka berhak mendapat kasih sayang tanpa syarat, tanpa memandang perilaku dan kinerja mereka. Saat kita mengkomunikasikan potensi orang dan membuat mereka merasa berharga secara ekstrinstik (misalnya, dengan membandingkan diri dengan orang lain di bawah mereka) adalah dasar yang buruk, dan potensi mereka tidak akan pernah bisa optimal.
Menurut Bambang Arip (2009) dalam mengembangkan karakter kepemimpinan besar (the great leader) ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh seorang pemimpin, yaitu: pengembangan secara berurutan; memiliki pribadi yang utuh; memiliki prinsip yang abadi dan universal; kepemimpinan yang berkepribadian; dan melakukan peran kepemimpinan secara totalitas.

Pengembangan secara berurutan

Seseorang yang ingin menjadi pemimpin besar, secara totalitas harus memiliki komitmen untuk pengembangan secara berurutan yaitu perlunya pengembangan dan integrasi pribadi sebelum kepercayaan pada tingkat hubungan bisa dibangun, dan menekankan bahwa kedua hal ini diperlukan sebelum kita bisa membangun organisasi yang efektif dan mampu bertahan, termasuk keluarga anda bisa mencintai orang lain tanpa memimpin mereka, tetapi kita tidak bisa memimpin orang lain tanpa mencintai mereka. Pernyataan ini dapat melukiskan bahwa seorang pemimpin harus bisa berhubungan secara baik dengan orang lain, dengan cara mencintai mereka.
Seorang pemimpin tidak bisa hanya menunjukkan prestasi kerja saja. Seorang pemimpin harus mempunyai rasa cinta pada yang dipimpin, kalau tidak akibatnya orang yang dipimpin tidak akan mendukung anda, karena mereka tidak menyukai anda. Pemimpin yang dicintai yaitu pemimpin yang adil dan bijaksana, yang dipimpin akan merasa senang berada di dekatnya dan akan mengikuti karena merasa perhatian, kasih sayang dan kejujurannya.

Pribadi yang utuh.
Seorang pemimpin yang mempunyai integritas yang tinggi adalah orang-orang yang dengan penuh keberanian dan berusaha tanpa kenal putus asa untuk dapat mencapai apa yang dia cita-citakan. Cita-cita yang dimilikinya itu mampu mendorong dirinya untuk tetap konsisten dengan langkahnya. Integritas akan membuat anda dipercaya, dan kepercayaan ini akan menciptakan pengikut. Dan kemudian terciptalah sebuah kelompok yang memiliki kesamaan tujuan. Integritas ini adalah menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab serta memberikan keteladanan. Integritas tidak pernah berbohong dan intregritas adalah kesesuaian antara kata-kata dan perbuatan yang menghasilkan kepercayaan. Menjadi seorang pemimpin dibutuhkan suatu keberanian dan pengorbanan untuk mampu menegakkan kebenaran dan menciptakan suatu perubahan.
Apabila semakin Anda pelajari dan dalam kepribadiannya, ajaran dan nasihatnya, maka terasa semua begitu alami dan menjunjung tinggi harkat manusia. jika kita melatih kebebasan kita untuk memilih, dan menerapkannya untuk menimba pengetahuan, mempelajari keahlian dan karakter yang berkaitan dengan kepemimpinan (visi, disiplin, gairah dan kesadaran) kita akan belajar menjadi pemimpin yang akan diikuti dengan senang hati oleh orang lain. Pada akhirnya tim dengan kepemimpinan yang baik adalah sebuah tim yang saling melengkapi, di mana kekuatan masing-masing orang dibuat menjadi produktif dan kelemahan mereka dibuat menjadi tidak berpengaruh karena ditutup oleh kekuatan orang lain.


Memiliki prinsip yang abadi dan universal.
Seorang pemimpin yang berhasil bukanlah karena kekuasaannya, tetapi karena kemampuannya memberikan motivasi dan kekuatan kepada orang lain. Seorang pemimpin bisa dikatakan gagal apabila tidak berhasil memiliki penerus. Pada tahap inilah puncak loyalitas dari pengikutnya akan terbentuk. Tahap pertama akan menghasilkan pemimpin yang dicintai; tahap kedua akan menghasilkan pemimpin yang dipercaya karena integritasnya; dan pada tahap ketiga ini ialah pemimpin yang pembimbing karena telah tercipta loyalitas, kader-kader penerus dan sekaligus meraih kesetiaan dari para pengikutnya.
Syarat yang harus dimiliki untuk mengembangkan orang lain, di samping sudah melewati tahap pertama yaitu memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan tahap kedua yaitu memiliki integritas, komitmen, dan konsistensi, maka yang terpenting adalah harus memiliki kejernihan hati. Kalau Anda jadi seorang pemimpin harus merdeka terlebih dahulu dari berbagai pikiran yang membelenggu. Jika tidak, Anda dan pengikut anda akan menjadi golongan orang yang memiliki pemikiran namun tidak sesuai dengan fitrah, dan akan berakhir dengan kesesatan. Anda harus sudah merdeka dan terbebas dari prinsip-prinsip yang keliru, pengalaman-pengalaman yang membelenggu, sudut pandang yang subyektif, pembanding yang tidak obyektif, mengetahui prioritas, dan terbebas dari prasangka negatif. Ini semua adalah syarat yang mutlak, jika tidak ingin terjerumus ke dalam pemikiran yang salah.
Pemimpin pada tahap pembimbing ini harus sudah memiliki prinsip yang kuat dan benar, yaitu hanya berpegang kepada Tuhan. Apabila ilmu kepemimpinan ini dipergunakan untuk mempengaruhi orang lain tetapi dia memiliki cara berpikir yang salah, akibatnya akan menimbulkan kerusakan yang besar dan luar biasa di tengah masyarakat. Sudah banyak terbukti bahwa seorang pemimpin bisa menyesatkan jutaan orang dengan pengaruh dan cara berpikir yang salah bila berada di tengah masyarakat yang masih labil dan tidak memiliki prinsip yang benar. Karena Anda bertanggung jawab terhadap pengaruh yang anda ciptakan baik secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tanpa disadari.

Kepemimpinan yang berkepribadian,
Yaitu melalui proses pengembangan yang berpusat pada prinsip bisa menjadi sebuah pilihan (kewenangan moral) dan bukan menjadi sekadar sebuah posisi (kewenangan formal), dan bahwa kunci dalam era baru pekerja pengetahuan ini adalah untuk bekerja dengan pola pikiran membebaskan, bukan mengendalikan; dengan pola pikir transformasi, bukan sekadar transaksi. Ketika membaca tulisan tentang kehidupan ‘orang-orang besar’ yang mendefinisikan sebuah kesuksesan sebagai keberhasilan yang mereka rebut atas usaha diri mereka sendiri. Harry S. Truman beliau mantan Presiden Amerika mengatakan bahwa, disiplin pribadi mereka semua datang terlebih dahulu.
Pemimpin tidak akan berhasil memimpin orang lain apabila dia belum berhasil memimpin dirinya sendiri. Pemimpin harus sudah pernah menjelajahi dirinya sendiri dan mengenali secara mendalam siapa dirinya. Sebelum dia memimpin ke luar, dia harus memimpin ke dalam. Pekerjaan inilah yang sebenarnya paling berat, memimpin diri sendiri melawan hawa nafsu, adalah sebuah disiplin diri. Disiplin diri ini adalah bagaimana mencapai apa yang sungguh-sungguh diharapkan dengan tidak melakukan hal-hal yang diinginkan. Musuh yang paling berat sebenarnya adalah diri sendiri, dan seorang pemimpin harus mengenali siapa lawan dan siapa kawan di dalam dirinya. Tanpa pengetahuan tentang hal ini maka dia akan menjadi budak dari pemikiran yang diciptakannya sendiri.

Melakukan peran Kepemimpinan
Saat ini memang ada pemimpin yang dicintai karena adil dan bijaksana, pemimpin dipercayai karena integritas yang tinggi, pemimpin pembimbing yang baik karena loyalitas dan prinsip yang kuat dan benar, serta pemimpin yang berkepribadian mulia, tetapi umumnya pengaruhnya berhenti pada satu masa saja, apabila terbukti atau dirasakan tidak sesuai lagi dengan suara hati nurani manusia. Prinsip kepemimpinan yang baik adalah mengarahkan orang kepada kebenaran, kebaikan, kemajuan, dan keberhasilan. Metode ilmiah demikian ini adalah yang terbaik yang pernah ada di muka bumi, yang mampu memberikan kemerdekaan berpikir dan tidak menentang kehendak hati nurani yang bebas, tidak ada unsur pemaksaan yang menekan perasaan.

Penutup

John Stuart Mill seorang penulis terkenal berkebangsaan Inggris mengatakan, “kebenaran yang berasal dari intuisi (bisikan kalbu) merupakan kebenaran yang dijadikan acuan bagi semua kebenaran lain.” Mereka yang disebut sebagai para figur manusia sukses, para pahlawan besar, para ilmuwan besar, para maestro, para nabi, para world-class achiever yang mencetak prestasi-prestasi unggul pada umumnya orang-orang hebat yang kita kenang adalah mereka yang paling berkenan di hati kita. Mungkin mereka adalah orang-orang jenius yang kreatif dan intuitif. Atau mereka yang mempunyai kesungguhan hati dan keberanian.
Mereka adalah orang-orang yang memiliki kejujuran emosi (hati) dan tidak mau hidup dalam kepura-puraan. Mereka mempunyai kemauan untuk memperbaharui keadaan, mempertanyakan aturan-aturan yang membedakan golongan, untuk mengulurkan kasih sayang, atau untuk mengucapkan kata-kata ramah. Mereka mempunyai standar sendiri dalam hal integritas dan terus mencari makna-makna hidup yang lebih dalam. (wallahu’alam Bishowaf)

Senin, 05 Juli 2010

Konsolidasi Demokrasi dan Peran LSM



Oleh: Asep Koswara S.Sos.M.si

(Disampaikan pada acara Diskusi Bulanan Pimpinan Pusat Kader Muda Banten)


Kita tengah melihat berbagai kemungkinan prubahan sosial politik di kota ini kaitannya dengan masalah kemajuan daerah dibawah kepemimpinan Ratu Atut Khosiah yang akhir-akhir ini menjadi isu menarik di cermati seiring dengan masa pengabdiannnya yang tinggal menunggu waktu.

Terlepas setuju atau tidak, menurut hemat penulis dalam konteks pembangunan Banten dapat dikatakan cukup. terutama dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana.Namun perlu disadari pembangunan tidak hanya cukup dengan pembangunan fisik saja tapi non fisik pun layak dipertimbangkan untuk menjadi sekala prioritas. Oleh karenannya kekurangan ini dapat menjadi catatan penting bagi penerus nanti dikemudian hari.


Dalam konteks ini penulis tidak tertarik untuk menjelaskan era pembangunan dibawah Ratu Atut, karena siapaun tahu dan banyak fakta untuk menguatkan argument bahwa Banten berangsur mengalami fase kemajuan dibawah kepemimpinannya, jika saja ada kekurangan mungkin itu hanya keterbatasannnya.


Yang perlu dicermati sekarang adalah memaknai pembangunan yang erat hubungannya dengan kesiapan kita untuk mampu menindak lanjuti konsekwensi logis dari perubahan social dan perkembangan masyarakat saat ini. Jika berhasil, mungkin pembangunan tersebut akan membawa dampak positif kepada kemajuan daerah. Jika tidak, maka daerah ini akan kehilangan keutuhan dan jati dirinya. Mungkin saja selama Ratu Atut berkuasa riak-riak perpecahan dan konflik politik masih dapat dinetralisir dan cenderung dapat diredam.Namun tidak menutup kemungkinan pada masanya tiba konflik tersebut akan lebih masif dan melibatkan masa akar rumput.

Untuk membaca hal dimuka tidak ada salahnya jika kita belajar dan bercermin dari tragedy yang dialami bangsa-bangsa Eropa Timur, seperti bekas bangsa dan negara Yugoslavia yang hancur berantakan.apa mungkin kota ini akan hancur tergilas ditelan oleh kebodohan dan kejumudan. Oleh karenanya tesis utama tulisan ini cukup sederhana: daerah ini akan maju dan makmur jika mampu merespon kepada logika perkembangan masayarakatnya sendiri, dan sebaliknya akan hancur berantakan jika tidak mau merespon perubahan yang tengah terjadi.


Banten dulu tentu lain dengan sekarang kini, dimana ciri khas kesantrian yang melekat dalam goresan peradaban Banten, perlahan terkikis oleh derasnya arus globalisasi dan pusaran kapitalis. Bagaimana tidak banyaknya pekerja industri yang terdiri dari penduduk asli dan para pendatang dari berbagai daerah, menjadikan Banten sebagai kota mandiri dan heterogen.


Oleh karena untuk merespon setiap perkembangan yang terjadi di Banten kita telah diberikan signal oleh gagasan reformasi sosial politik yang muncul dengan keras. Bahkan agenda reformasi politik telah menjadi unsur bahan berita santer akhir-akhir ini. Semua itu muncul dan bermuara dari keinginan masyarakat untuk melakukan partisipasi politik secara lebih aktif. Mungkin saja sekarang ini partisipasi pasif seperti yang terjadi beberapa waktu lalu sepertinya tidak diperlukan lagi.Sehingga aspirasi terakumulasi dalam makna demokrasi dan demokratisasi.

Perubahan tidak akan menjamin kemajuan, tapi jika Banten mau maju harus adanya perubahan.Oleh karenanya setiap kemajuan perlu suatu percobaan. Karena hal itu sudah merupakan suatu kemestian yang tidak mungkin ditolak atau dihindarkan, Jika kita menentang dan tidak ingin melakukan percobaan sama saja dengan menentang hukum alam.

Tetapi, agaknya persoalannya bukan terletak pada percobaan itu sendiri. Dikota ini yang paling banyak diperselisihkan adalah kenisbiannya. Oleh karenanya tidak sedikit Perbedaan pendapat seringkali bermuara kepada usaha menghalangi dan memberangus, khususnya jika pihak penguasa sudah merasa "terancam".


Demokratisasi dan hambatan kekuasaan

Demokrasi hanya enak dibicarakan saat orang tidak berkuasa. Tapi jika telah berkuasa luntur terkikis oleh nikmatnya sebuah kekuasaan, demokrasi hanya menjadi ventilasi dan isu politik yang bukan saja menjengkelkan, tapi juga begitu melelahkan.


Oleh karenanya jangan heran bila banyak elit politik yang dulunya rajin dan giat menggugat demokrasi, kini malah harus banyak berhadapan dengan kelompok yang mengklaim diri pejuang demokrasi. Maka jangan aneh suatu saat nanti, akibatnya, mereka sendiri mungkin terpaksa harus melepaskan kekuasaan yang sedang dinikmatinya karena dituduh tidak mampu bersikap dan berperilaku demokratis.


Itu pula mungkin sebabnya muncul tesis yang mengatakan, demokrasi yang oleh Fukuyama disebut sebagai "The End of History and The Last Man" itu tidak pernah hadir dalam wujudnya yang sekaligus "jadi", apalagi lahir begitu saja secara taken for granted -- begitu seharusnya, melainkan hadir dalam sebuah proses yang terus "menjadi" (being to be). Tegaknya demokrasi tidak saja butuh waktu dan proses, tetapi yang teramat penting, butuh nilai dan komitmen, di samping butuh kejujuran dan kedewasaan.


Diakui atau tidak Kota ini tengah mengarah pada proses demokratisasi Hal ini patut disyukuri dan tidak bisa dimundurkan lagi. Kenyataan ini dapat dilihat dalam perkembangan politik nasional dimana waktu itu pemerintahan Soeharto jatuh pada tanggal 21 mei 1998, yang kemudian digantikan B.J.Habibi. Selanjutnya Gusdur terpilih pada SU MPR 20 oktober 1999 yang kemudian digantikan Megawati, sampai pada terpilihnya SBY- JK melalui PILKADA langsung dan kemudian di ikuti suksesi ditingkat local termasuk terpilihnya Atut menjadi gubernur.

Menurut Hemat saya proses-proses diatas merupakan suksesi kepemimpinan dengan jelas menandai berlangsungnya proses transisi kearah demokrasi. Tuntutan terhadap demokrasi merupakan kelanjutan gelombang politik yang cenderung ke arah sistem politik yang lebih terbuka. Karena perlu disadari bahwa demokratisasi dapat dikatakan sebagai konsekwensi logis dari pemerataan pengetahuan umum melalui sistem-sistem pendidikan yang tersedia. Kita bisa bercermin pada Negara tetangga sebut saja di Asia Timur banyaknya orang cerdas maka, dengan sendirinya akan muncul pula perkembangan sosial politik warga negara dalam bentuk tuntutan partisipasi yang lebih besar dan ruang kebebasan yang semakin lebar.


Bertolak dari sudut pandang ini jika ada upaya pihak tertentu menghalangi proses-proses demokratisasi sama saja dengan melakukan pengingkaran terhadap perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga tindakan demikian dapat dikatakan melawan sunatullah.


Demokrasi dan demokratisasi yang diteriakan dikota ini akan mengalami hambatan oleh munculnya rezim otoriterianisme. Kendati demikian, masih bisa dipikirkan bagaimana menjamin agar rezim otoriterianisme tidak ada? Untuk ini saya mencoba menawarkan beberapa alternative strategi pertama Perlu adanya aktor-aktor demokrasi kedua Perlu adanya Tindakan. Artinya meskipun masyarakat sedang kesulitan dan mereka kecewa dengan sikap otoriter dan korup para pemimpinnya, prosedur dan lembaga-lembaga demokrasi merupakan cara paling tepat untuk menyelenggarakan kehidupan kolektif yang pro- demokrasi. ketiga Semua warga masyarakat harus tunduk pada prosedur dan lembaga-lembaga yang disahkan oleh proses demokrasi baru.

Dari sudut pandang ini jika ada tindakan yang menghalangi proses-proses demokratisasi berarti telah melakukan suatu pengingkaran dan penjegalan terhadap kecerdasan dan perkembangan masyarakat, sehingga tindakan itu menjadi setara dengan penentangan hukum alam sosial. Oleh karena itu krisis yang diakibatkan oleh tindakan penjegalan terhadap proses demokrasi dapat bersifat fatal dan besar kemungkinanakan mendorong kota ini pada garis kemunduran.

Konsolidasi Demokrasi
Meminjam pemimikirannya Juan Linz dan Alfred Stepen, Toward Consolidated democracies dalam Takashi Inoguchi 1998. Transisi menuju demokrasi jelas tidak akan berhasil baik, jika tidak memperhatikan factor-faktor yang bisa mendorong keberhasilan konsolidasi demokrasi itu? (1) Sistem politiknya harus memiliki legitimasi geografik, konstitusional dan politik, (2) ada kesepakatan mengenai aturan main politik dan semua pihak mematuhinya, (3) pihak-pihak yang berhadapan bersepakat untuk menahan diri, sehingga pihak yang menang tidak menghancurkan yang kalah, (4) kemiskinan di kalangan masyarakatnya diminimalkan, (5) perpecahan etnik, kulutral atau religiusnya tidak mendalam dan bisa dikompromikan.


Sekali lagi meminjam kerangka Juan Linz dan Alfred Prasyarat di atas pada dasarnya memerlukan tindakan politik jangka panjang yang bisa dirumuskan dalam kondisi civil society yang bebas dan dinamik Civil Society dapat diartikan suatu panggung di mana kelompok gerakan dan perorangan yang otonom berusaha mengajukan nilai-nilai yang dianggap penting, membuat perkumpulan dan menggalang solidaritas, dan memperjuangkan kepentingan mereka. Civil Society meliputi berbagai bentuk gerakan sosial (seperti gerakan keagamaan, perkumpulan intelektual, gerakan perempuan, dsb.) maupun perkumpulan berdasarkan kelas (seperti serikat buruh, kelompok pengusaha, dan asosiasi profesi)


Peran LSM ini sangat diperlukan untuk menjadi mediasi ( catalyst). Karena diakui atau tidak realitas warga masyarakat Banten, yang umumnya miskin dan kurang terdidik, belum mampu mengorganisasikan diri dengan efektif, Mungkin dalam konteks ini mengharuskan para aktivis LSM memainkan peran pendukung atau katalis dalam proses perubahan yang sedang terjadi. LSM memainkan peran sebagai katalis dengan masuk ke dalam lingkungan politik, ekonomi dan kultural masyarakat untuk mendorong munculnya tatanan kehidupan yang lebih adil dengan cara membantu pengorganisasian perkumpulan-perkumpulan rakyat tingkat "akar rumput". Dalam hal ini LSM adalah katalis, pelaku utama reforma dan transformasi sosial itu adalah rakyat sendiri.

Bertolak dari pemikiran tersebut untuk mengawal proses demokrasi di Banten sangat diperlukan lembaga Swadaya masyarakat yang benar-benar konsisten dan serius menggarap persoalan-persoalan demokrasi dan civil society. Adapun kegiatan yang dapat dilakukannya adalah pelatihan, advocacy dan penelitian. Dalam menjalan peran dan fungsinya LSM perlu respo dari pemerintah.Dan pemerintah sendiri berhak untuk melakukan tindakan hal-hal berikut:


1. Mempermudah prosedur pendaftaran dan persyaratan pendirian LSM dan organisasi masyarakat
2. membuat UU, peraturan dan kebijakan yang menjamin hak LSM dan organisasi masyarakat Untuk menjalankan kegiatan..
3. Mengakui LSM dan organisasi masyarakat sebagai aktor penting dalam kehidupan ekonomi, memberi dukungan dan subsidi pada sektor-sektor kemasyarakatan tanpa mengorbankan otonomi mereka.
4. Melindungi sektor kegiatan LSM dari gangguan tindak kekerasan.
5. Pembentukan komisi khusus mengenai LSM seperti Komnas HAM, tetapi yang lebih independen untuk menjamin agar hak-hak LSM seperti HAM dan hak akan pembangunan, betul-betul terpenuhi.


Begitulah prasyarat konsolidasi demokrasi yang memang diajukan secara normatif. Ini dimaksud untuk membantu membuat tolok ukur melihat realitas empirik yang sedang berjalan pada tataran aktor, konstitusi, institusionalisasi maupun pada tataran pergumulan day-to-day politics. Lebih dari itu, bermaksud menambah dari tulisan yang beragam dalam buku ini, yang meski beragam, mulai dari aspek budaya, militer, kawasan, pendidikan, ekonomi dan politik itu sendiri, namun jelas kelihatan bahwa secara keseluruhan mereka melihat dari perspektif demokrasi. Persebaran wacana semacam demikian inilah yang diperlukan para pemerhati, mahasiswa, aktivis LSM, maupun para praktisi di birokrasi maupun sektor populer untuk menopang konsolidasi menuju demokrasi. Dengan persebaran wacana sedemikian, maka akan meluas pula informasi yang dapat mencegah kemungkinan munculnya kekuatan penyandera, yang dapat memerosotkan kembali demokrasi menjadi otoritarianisme.


Penulis Adalah Direktur Kajian Politik The Sultan Center (TSC)