Senin, 05 Juli 2010

Konsolidasi Demokrasi dan Peran LSM



Oleh: Asep Koswara S.Sos.M.si

(Disampaikan pada acara Diskusi Bulanan Pimpinan Pusat Kader Muda Banten)


Kita tengah melihat berbagai kemungkinan prubahan sosial politik di kota ini kaitannya dengan masalah kemajuan daerah dibawah kepemimpinan Ratu Atut Khosiah yang akhir-akhir ini menjadi isu menarik di cermati seiring dengan masa pengabdiannnya yang tinggal menunggu waktu.

Terlepas setuju atau tidak, menurut hemat penulis dalam konteks pembangunan Banten dapat dikatakan cukup. terutama dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana.Namun perlu disadari pembangunan tidak hanya cukup dengan pembangunan fisik saja tapi non fisik pun layak dipertimbangkan untuk menjadi sekala prioritas. Oleh karenannya kekurangan ini dapat menjadi catatan penting bagi penerus nanti dikemudian hari.


Dalam konteks ini penulis tidak tertarik untuk menjelaskan era pembangunan dibawah Ratu Atut, karena siapaun tahu dan banyak fakta untuk menguatkan argument bahwa Banten berangsur mengalami fase kemajuan dibawah kepemimpinannya, jika saja ada kekurangan mungkin itu hanya keterbatasannnya.


Yang perlu dicermati sekarang adalah memaknai pembangunan yang erat hubungannya dengan kesiapan kita untuk mampu menindak lanjuti konsekwensi logis dari perubahan social dan perkembangan masyarakat saat ini. Jika berhasil, mungkin pembangunan tersebut akan membawa dampak positif kepada kemajuan daerah. Jika tidak, maka daerah ini akan kehilangan keutuhan dan jati dirinya. Mungkin saja selama Ratu Atut berkuasa riak-riak perpecahan dan konflik politik masih dapat dinetralisir dan cenderung dapat diredam.Namun tidak menutup kemungkinan pada masanya tiba konflik tersebut akan lebih masif dan melibatkan masa akar rumput.

Untuk membaca hal dimuka tidak ada salahnya jika kita belajar dan bercermin dari tragedy yang dialami bangsa-bangsa Eropa Timur, seperti bekas bangsa dan negara Yugoslavia yang hancur berantakan.apa mungkin kota ini akan hancur tergilas ditelan oleh kebodohan dan kejumudan. Oleh karenanya tesis utama tulisan ini cukup sederhana: daerah ini akan maju dan makmur jika mampu merespon kepada logika perkembangan masayarakatnya sendiri, dan sebaliknya akan hancur berantakan jika tidak mau merespon perubahan yang tengah terjadi.


Banten dulu tentu lain dengan sekarang kini, dimana ciri khas kesantrian yang melekat dalam goresan peradaban Banten, perlahan terkikis oleh derasnya arus globalisasi dan pusaran kapitalis. Bagaimana tidak banyaknya pekerja industri yang terdiri dari penduduk asli dan para pendatang dari berbagai daerah, menjadikan Banten sebagai kota mandiri dan heterogen.


Oleh karena untuk merespon setiap perkembangan yang terjadi di Banten kita telah diberikan signal oleh gagasan reformasi sosial politik yang muncul dengan keras. Bahkan agenda reformasi politik telah menjadi unsur bahan berita santer akhir-akhir ini. Semua itu muncul dan bermuara dari keinginan masyarakat untuk melakukan partisipasi politik secara lebih aktif. Mungkin saja sekarang ini partisipasi pasif seperti yang terjadi beberapa waktu lalu sepertinya tidak diperlukan lagi.Sehingga aspirasi terakumulasi dalam makna demokrasi dan demokratisasi.

Perubahan tidak akan menjamin kemajuan, tapi jika Banten mau maju harus adanya perubahan.Oleh karenanya setiap kemajuan perlu suatu percobaan. Karena hal itu sudah merupakan suatu kemestian yang tidak mungkin ditolak atau dihindarkan, Jika kita menentang dan tidak ingin melakukan percobaan sama saja dengan menentang hukum alam.

Tetapi, agaknya persoalannya bukan terletak pada percobaan itu sendiri. Dikota ini yang paling banyak diperselisihkan adalah kenisbiannya. Oleh karenanya tidak sedikit Perbedaan pendapat seringkali bermuara kepada usaha menghalangi dan memberangus, khususnya jika pihak penguasa sudah merasa "terancam".


Demokratisasi dan hambatan kekuasaan

Demokrasi hanya enak dibicarakan saat orang tidak berkuasa. Tapi jika telah berkuasa luntur terkikis oleh nikmatnya sebuah kekuasaan, demokrasi hanya menjadi ventilasi dan isu politik yang bukan saja menjengkelkan, tapi juga begitu melelahkan.


Oleh karenanya jangan heran bila banyak elit politik yang dulunya rajin dan giat menggugat demokrasi, kini malah harus banyak berhadapan dengan kelompok yang mengklaim diri pejuang demokrasi. Maka jangan aneh suatu saat nanti, akibatnya, mereka sendiri mungkin terpaksa harus melepaskan kekuasaan yang sedang dinikmatinya karena dituduh tidak mampu bersikap dan berperilaku demokratis.


Itu pula mungkin sebabnya muncul tesis yang mengatakan, demokrasi yang oleh Fukuyama disebut sebagai "The End of History and The Last Man" itu tidak pernah hadir dalam wujudnya yang sekaligus "jadi", apalagi lahir begitu saja secara taken for granted -- begitu seharusnya, melainkan hadir dalam sebuah proses yang terus "menjadi" (being to be). Tegaknya demokrasi tidak saja butuh waktu dan proses, tetapi yang teramat penting, butuh nilai dan komitmen, di samping butuh kejujuran dan kedewasaan.


Diakui atau tidak Kota ini tengah mengarah pada proses demokratisasi Hal ini patut disyukuri dan tidak bisa dimundurkan lagi. Kenyataan ini dapat dilihat dalam perkembangan politik nasional dimana waktu itu pemerintahan Soeharto jatuh pada tanggal 21 mei 1998, yang kemudian digantikan B.J.Habibi. Selanjutnya Gusdur terpilih pada SU MPR 20 oktober 1999 yang kemudian digantikan Megawati, sampai pada terpilihnya SBY- JK melalui PILKADA langsung dan kemudian di ikuti suksesi ditingkat local termasuk terpilihnya Atut menjadi gubernur.

Menurut Hemat saya proses-proses diatas merupakan suksesi kepemimpinan dengan jelas menandai berlangsungnya proses transisi kearah demokrasi. Tuntutan terhadap demokrasi merupakan kelanjutan gelombang politik yang cenderung ke arah sistem politik yang lebih terbuka. Karena perlu disadari bahwa demokratisasi dapat dikatakan sebagai konsekwensi logis dari pemerataan pengetahuan umum melalui sistem-sistem pendidikan yang tersedia. Kita bisa bercermin pada Negara tetangga sebut saja di Asia Timur banyaknya orang cerdas maka, dengan sendirinya akan muncul pula perkembangan sosial politik warga negara dalam bentuk tuntutan partisipasi yang lebih besar dan ruang kebebasan yang semakin lebar.


Bertolak dari sudut pandang ini jika ada upaya pihak tertentu menghalangi proses-proses demokratisasi sama saja dengan melakukan pengingkaran terhadap perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga tindakan demikian dapat dikatakan melawan sunatullah.


Demokrasi dan demokratisasi yang diteriakan dikota ini akan mengalami hambatan oleh munculnya rezim otoriterianisme. Kendati demikian, masih bisa dipikirkan bagaimana menjamin agar rezim otoriterianisme tidak ada? Untuk ini saya mencoba menawarkan beberapa alternative strategi pertama Perlu adanya aktor-aktor demokrasi kedua Perlu adanya Tindakan. Artinya meskipun masyarakat sedang kesulitan dan mereka kecewa dengan sikap otoriter dan korup para pemimpinnya, prosedur dan lembaga-lembaga demokrasi merupakan cara paling tepat untuk menyelenggarakan kehidupan kolektif yang pro- demokrasi. ketiga Semua warga masyarakat harus tunduk pada prosedur dan lembaga-lembaga yang disahkan oleh proses demokrasi baru.

Dari sudut pandang ini jika ada tindakan yang menghalangi proses-proses demokratisasi berarti telah melakukan suatu pengingkaran dan penjegalan terhadap kecerdasan dan perkembangan masyarakat, sehingga tindakan itu menjadi setara dengan penentangan hukum alam sosial. Oleh karena itu krisis yang diakibatkan oleh tindakan penjegalan terhadap proses demokrasi dapat bersifat fatal dan besar kemungkinanakan mendorong kota ini pada garis kemunduran.

Konsolidasi Demokrasi
Meminjam pemimikirannya Juan Linz dan Alfred Stepen, Toward Consolidated democracies dalam Takashi Inoguchi 1998. Transisi menuju demokrasi jelas tidak akan berhasil baik, jika tidak memperhatikan factor-faktor yang bisa mendorong keberhasilan konsolidasi demokrasi itu? (1) Sistem politiknya harus memiliki legitimasi geografik, konstitusional dan politik, (2) ada kesepakatan mengenai aturan main politik dan semua pihak mematuhinya, (3) pihak-pihak yang berhadapan bersepakat untuk menahan diri, sehingga pihak yang menang tidak menghancurkan yang kalah, (4) kemiskinan di kalangan masyarakatnya diminimalkan, (5) perpecahan etnik, kulutral atau religiusnya tidak mendalam dan bisa dikompromikan.


Sekali lagi meminjam kerangka Juan Linz dan Alfred Prasyarat di atas pada dasarnya memerlukan tindakan politik jangka panjang yang bisa dirumuskan dalam kondisi civil society yang bebas dan dinamik Civil Society dapat diartikan suatu panggung di mana kelompok gerakan dan perorangan yang otonom berusaha mengajukan nilai-nilai yang dianggap penting, membuat perkumpulan dan menggalang solidaritas, dan memperjuangkan kepentingan mereka. Civil Society meliputi berbagai bentuk gerakan sosial (seperti gerakan keagamaan, perkumpulan intelektual, gerakan perempuan, dsb.) maupun perkumpulan berdasarkan kelas (seperti serikat buruh, kelompok pengusaha, dan asosiasi profesi)


Peran LSM ini sangat diperlukan untuk menjadi mediasi ( catalyst). Karena diakui atau tidak realitas warga masyarakat Banten, yang umumnya miskin dan kurang terdidik, belum mampu mengorganisasikan diri dengan efektif, Mungkin dalam konteks ini mengharuskan para aktivis LSM memainkan peran pendukung atau katalis dalam proses perubahan yang sedang terjadi. LSM memainkan peran sebagai katalis dengan masuk ke dalam lingkungan politik, ekonomi dan kultural masyarakat untuk mendorong munculnya tatanan kehidupan yang lebih adil dengan cara membantu pengorganisasian perkumpulan-perkumpulan rakyat tingkat "akar rumput". Dalam hal ini LSM adalah katalis, pelaku utama reforma dan transformasi sosial itu adalah rakyat sendiri.

Bertolak dari pemikiran tersebut untuk mengawal proses demokrasi di Banten sangat diperlukan lembaga Swadaya masyarakat yang benar-benar konsisten dan serius menggarap persoalan-persoalan demokrasi dan civil society. Adapun kegiatan yang dapat dilakukannya adalah pelatihan, advocacy dan penelitian. Dalam menjalan peran dan fungsinya LSM perlu respo dari pemerintah.Dan pemerintah sendiri berhak untuk melakukan tindakan hal-hal berikut:


1. Mempermudah prosedur pendaftaran dan persyaratan pendirian LSM dan organisasi masyarakat
2. membuat UU, peraturan dan kebijakan yang menjamin hak LSM dan organisasi masyarakat Untuk menjalankan kegiatan..
3. Mengakui LSM dan organisasi masyarakat sebagai aktor penting dalam kehidupan ekonomi, memberi dukungan dan subsidi pada sektor-sektor kemasyarakatan tanpa mengorbankan otonomi mereka.
4. Melindungi sektor kegiatan LSM dari gangguan tindak kekerasan.
5. Pembentukan komisi khusus mengenai LSM seperti Komnas HAM, tetapi yang lebih independen untuk menjamin agar hak-hak LSM seperti HAM dan hak akan pembangunan, betul-betul terpenuhi.


Begitulah prasyarat konsolidasi demokrasi yang memang diajukan secara normatif. Ini dimaksud untuk membantu membuat tolok ukur melihat realitas empirik yang sedang berjalan pada tataran aktor, konstitusi, institusionalisasi maupun pada tataran pergumulan day-to-day politics. Lebih dari itu, bermaksud menambah dari tulisan yang beragam dalam buku ini, yang meski beragam, mulai dari aspek budaya, militer, kawasan, pendidikan, ekonomi dan politik itu sendiri, namun jelas kelihatan bahwa secara keseluruhan mereka melihat dari perspektif demokrasi. Persebaran wacana semacam demikian inilah yang diperlukan para pemerhati, mahasiswa, aktivis LSM, maupun para praktisi di birokrasi maupun sektor populer untuk menopang konsolidasi menuju demokrasi. Dengan persebaran wacana sedemikian, maka akan meluas pula informasi yang dapat mencegah kemungkinan munculnya kekuatan penyandera, yang dapat memerosotkan kembali demokrasi menjadi otoritarianisme.


Penulis Adalah Direktur Kajian Politik The Sultan Center (TSC)


Minggu, 16 Mei 2010

DINAMIKA MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN



1.KONSEP-KONSEP DAN KONSEPSI-KONSEPSI KHUSUS MENGENAI PERGESERAN MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN
Semua konsep yang kita perlukan untuk menganalisa proses-proses pergeran masyarakat dan kebudayaan, termasuk lapangan penelitian antropologi dan sosiologi yang disebut dinamika sosial. Konsep yang terpenting ada yang mengenai proses belajar kebudayaan sendiri, yakni internalisasi, sosialisasi dan enkulturasi. Selain itu ada proses perkembangan kebudayaan umat manusia(evolusi kebudayaan) dari bentuk-bentuk kebudayaan yang sederahana hingga yang makin lama makin kompleks. Proses lainnya adalah proses pengenalan unsur-unsur kebudayaan asing yang disebut proses akulturasi dan asimilasi. Ada proses pembaruan(inovasi) yang berkaitan erat dengan penemuan baru(discovery) dan invention.

2. PROSES BELAJAR KEBUDAYAAN SENDIRI
Proses internalisasi, adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup individu, yaitu mulai saaat ia dilahirkan sampai akhir hayatnya. Sepanjang hayatnya seorang individu terus belajar untuk mengolah segala perasaan, hasrat, nafsu dan emosi yang membentuk kepribadiannya. Perasaan pertama yang diaktifkan dalam kepribadian saat bayi dilahirkan adalah rasa puas dan tak puas, yang menyebabkan ia menangis.
Proses sosialisasi, semua pola tindakan individu-individu yang menempati berbagai kedudukan dalam masyarakatnya yang dikumpai seseorang dalam kehidupannya sehari-hari sejak ia dilahirkan. Para individu dalam masyarakat yang berbeda-beda juga mengalami proses sosialisasi yang berbeda-beda, karena proses itu banyak ditentukan oleh susunan kebudayaan serta lingkungan sosial yang bersangkutan. Penelitian dilapangan telah dapat menghasilkan pengumpulan bahan mengenai adat istiadat pengasuhan anak, kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan seksual, dan riwayat hidup yang rinci dari sejumlah individu.individu-individu yang mengalami berbagai hambatan dalam proses internalisasi, sosialisasi atau enkulturasinya, sehingga individu seperti itu mengalami kesukaran dalam menyesuaikan kepribadiannya dengan lingkungan sosial sekitarnya.

3. PROSES EVOLUSI SOSIAL
Proses Mikroskopik dan Makroskopik Dalam Evolusi Sosial. Proses evolusi dapat dianalisa secara mendetail(makroskopik) tetapi dapat dilihat secara keseluruhan, dengan hanya memperhatikan perubahan-perubahan besar yang telah terjadi(makroskopik). Proses evolusi sosial budaya secara makroskopik yang terjadi dalam suatu jangka waktu yang panjang, dalam antropologi disebut ”Proses-proses pemberi arah”, atau directional proses.
Proses-proses berulang dalam evolusi sosial budaya. Dalam antropologi, perhatian terhadap proses-proses berulang dalam evolusi sosial budaya baru timbul sekitar tahun 1920 bersama dengan perhatian terhadap individu dalam masyarakat.

Dalam meneliti masalah ketegangan antara adat istiadat yang berlaku dengan kebutuhan yang dirasakan oleh beberapa individu dalam suatu masyarakat, perlu diperhatikan dua konsep yang berbeda, yaitu (1) kebudayaan sebagai kompleks dari komsep norma-norma, pandangan-pandangan, dan sebagainya, yang bersifat abstrak (yaitu sistem budaya), dan (2) kebudayaan sebagai serangkaian tindakan yang konkrit, dimana para individu saling berinteraksi (yaitu sistem sosial). Kedua sistem tersebut sering saling bertentangan, dan dengan mempelajari konflik-konfliks yang ada dalam setiap masyarakat itulah dapat diperoleh pengertian mengenai dinamika masyarakat pada umumnya.

4. PROSES DIFUSI
Penyebaran manusia. Ilmu paleoantropologi memperkirakan bahwa makhluk manusia yang pertama hidup didaerah sabana beriklim tropis di Afrika Timur. Manusia sekarang telah menduduki hampir seluruh muka bumi dengan berbagai jenis lingkungan iklim yang berbeda-beda. Hal itu hanya mungkin terjadi dengan proses pengembangbiakan, migrasi, serta adaptasi fisik dan sosial budaya, yang berlangsung beratus ratus ribu tahun lamanya.
Penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Bersama dengan penyebaran dan migrasi kelompok-kelompok manusia, turut tersebar pula berbagai unsur kebudayaan. Sejarah dari proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang disebut proses difusi itu merupakan salah satu objek penelitian ilmu antropologi, terutama sub ilmu antropologi diakronik. Proses difusi dari unsur-unsur kebudayaan antara lain diakibatkan oleh migrasi bangsa-bangsa yang berpindah dari suatu tempat ketempat lajn dimuka bumi.
Penyebaran unsur-unsur kebudayaan dapat juga terjadi tanpa ada perpindahan kelompok-kelompok manusia atau bangsa-bangsa, tetapi karena unsur-unsur kebudayaan itu memang sengaja dibawa oleh individu-individu tertentu, seperti para pedagang dan pelaut.
Bentuk difusi yang terutama mendapat perhatian antropologi adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang berdasarkan pertemuan-pertemuan antara individu-individu dari berbagai kelompok yang berbeda.

5. AKULTURASI DAN ASIMILASI
Akulturasi. Proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sehingga unsur-unsur asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu.
Kalau masalah-masalah mengenai akulturasi kita ringkas, akan tampak 5 golongan masalah, yaitu :
1. Masalah tentang metode-metode untuk mengobservasi, mencatat, dan melukiskan suatu proses akulturasi dalam suatu masyarakat.
2. Masalah tentang unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah dan tidak mudah diterima oleh suatu masyarakat.
3. Masalah tentang unsur-unsur kebudayaan yang mudah dan tidak mudah diganti atau diubah oleh unsur-unsur kebudayaan asing.
4. Masalah mengenai jenis-jenis individu yang tidak menemui kesukaran dan cepat diterima unsur kebudayaan asing, dan jenis-jenis individu yang sukar dan lamban dalam menerimanya.
5. Masalah mengenai ketegangan-ketegangan serta krisis-krisis sosial yang muncul akibat akulturasi.

Dalam meneliti jalannya suatu proses akulturasi, seorang peneliti sebaiknya memperhatikan beberapa hal, yaitu :
1. Keadaan sebelum proses akulturasi dimulai.
2. Para individu pembawa unsur-unsur kebudayaan asing.
3. Saluran-saluran yang dilalui oleh unsusr-unsur kebudayaan asing untuk masuk ke dalam kebudayaan penerima.
4. Bagian-bagian dari masyarakat penerima yang terkena pengaruh.
5. Reaksi para individu yang terkena unsur-unsur kebudayaan asing.

Asimilasi. Adalah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran.
Dari berbagai proses asimilasi pernah diteliti, diketehui bahwa pergaulan intensif saja belum tentu mengakibatkan terjadinya suatu proses asimilasi, tanpa adanya toleransi dan simpati antara kedua golongan.

6. PEMBARUAN (INOVASI)
Inovasi adalah suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, dan modal serta penataan kembali dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru, sehingga terbentuk suatu sistem produksi dari produk-produk baru. Suatu proses inovasi tentu berkaitan penemuan baru dalam teknologi, yang biasanya merupakan suatu proses sosial yang melalui tahap discovery dan invension.
Pendorong penemuan baru. Faktor-faktor yang menjadi pendorong bagi seorang individu untuk memulai serta mengembangkan penemuan baru adalah (1) kesadaran akan kekurangan dalam kebudayaan; (2) mutu dari keahlian dalam suatu kebudayaan; (3) sistem perangsang bagi kegiatan mencipta. Penemuan baru sering kali terjadi saat ada suatu krisis masyarakat, dan suatu krisis terjadi karena banyak orang merasa tidak puas karena mereka melihat kekurangan-kekurangan yang ada di sekelilingnya.
Dengan demikian proses inovasi itu merupakan suatu proses evolulusi juga. Bedanya ialah bahwa dalam proses inovasi para individu berperan secara aktif, sedangkan dalam proses evolusi para individu itu pasif, bahkan seringkali negatif.






Rabu, 07 April 2010

Membangun Integritas Kader

Salah satu perangkat strategi perang yang biasa dipersiapkan oleh organisasi politik (baca: Partai) adalah memperkuat pada aspek Sumberdaya Manusia (kader). Kader adalah ujung tombak dari sebuah peperangan yang sesungguhnya. Tanpa kader, mustahil sebuah strategi akan berjalan dan peperangan akan dimenangkan. Kader dimanapun ia ditempatkan tentunya harus memiliki seperangkat bekal yang cukup untuk menjalankan misi perjuangan sebuah organisasi. Dalam perspektif pengelolaan organisasi politik, kader merupakan asset Organisasiyang sangat berharga, ia akan memiliki nilai jual yang sangat tinggi jika diibaratkan sebagai sebuah produk.

Logika pasar mengatakan bahwa konsumen akan membeli sebuah produk, manakala produk tersebut menampilkan ciri-ciri yang khas, unik dan berkualitas. Dan ini harus disadari oleh seluruh elit Organisasibahwa membina kader merupakan sebuah keniscayaan, karena dengan adanya kader yang terbina secara sistematis dan terorganisir akan meningkatkan nilai jual Organisasidi mata masyarakat.

Menghadapi peperangan dalam Pemilu, bagi Kader Muda Banten agenda yang juga tidak kalah strategis harus dilaksanakan adalah bagaimana Organisasimampu membuka diri secara obyektif terhadap eksistensi kader yang dimiliki saat ini. Artinya sudahkah Kader Muda Banten memberikan porsi yang besar bagi peningkatan dan pengembangan Kader? Sudahkah Kader Muda Banten memberikan ruang Demokratisasi bagi kader secara fair?, atau sudahkah Organisasimemberikan sarana dan fasilitas yang layak bagi kader-kadernya di bawah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu tidak akan sulit dijawab ketika para elit Kader Muda Banten konsisten dengan komitmennya yaitu komitmen menjadikan Kader Muda Banten sebagai OrganisasiKader, OrganisasiModern yang Rasional dan Demokratis. Mengapa demikian? Menurut penulis, jika kita sudah memiliki komitmen akan pernyataan diatas, maka secara otomatis, seluruh energi dan kekuatan sumberdaya Organisasiakan dicurahkan secara total pada pembinaan dan pengembangan Kader.


Membangun Integritas Kader

Satu hal yang harus diingat oleh seluruh pengurus Kader Muda Banten, bahwa salah satu tujuan dari pendirian Kader Muda Banten adalah membangun masyarakat Indonesia baru yang berwawasan nasionalisme, pluralisme dan humanisme. (AD Pasal 5 Ayat 3). Berangkat dari tujuan tersebut, yang menjadi tugas dari seluruh pengurus Kader Muda Banten selanjutnya adalah bagaimana mewujudkan cita-cita tersebut pada tingkatan yang lebih praktis. Penulis beranggapan bahwa upaya mewujudkan masyarakat Indonesia baru tersebut, harus dimulai dari lingkungan yang paling dekat, yaitu dimulai dari Pengurus dan kader Kader Muda Banten itu sendiri, baru setelah pada tingkat internal Organisasiterlaksana, Organisasimelakukan pengembangan pada lingkungan yang lebih luas, yaitu orang-orang atau masyarakat diluar pengurus dan kader partai.

Pada lingkungan internal Partai, yang harus dilakukan oleh Kader dan pengurus adalah memiliki dan membangun integritas kader yang sesuai dengan cita-cita mulia Kader Muda Banten. Integritas kader dalam kontek yang lebih praksis, dapat diwujudkan dalam perilaku dan tindakan-tindakan yang berlandaskan nilai-nilai religiusitas yang diyakini; seperti jujur, dan tidak terlibat/melibatkan diri pada perbuatan-perbuatan yang secara sosial mengandung “aib”, yaitu; korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, judi, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Jika kader dan pengurus Kader Muda Banten mampu mewujudkan integritas personalnya seperti tersebut diatas, maka akan lebih meningkatkan citra publik yang semakin baik bagi Kader Muda Banten dimata masyarakat. Dan sebaliknya jika tidak mampu mewujudkan integritas sesuai yang diharapkan, maka citra negatif pun akan dengan sendirinya melekat pada diri dan organisasi.

Sementara pada lingkup eksternal, yang harus dilakukan oleh kader dan pengurus Kader Muda Banten disemua tingkatan adalah bekerja keras dan berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat di daerah secara nyata, melalui berbagai media-media pembangunan. Dalam arti yang lebih praksis adalah sejauhmana seorang kader dapat memberikan waktu, tenaga dan pemikirannya bagi masyarakat. Jika seorang anggota r Kader Muda Banten diberi amanah menjadi seorang Kepala desa misalnya, maka berikanlah yang terbaik bagi masyarakat di desa sesuai dengan kemampuan dan tugas yang melekat pada jabatan sebagai seorang kepala desa. Jadilah teladan bagi masyarakat, jangan jadi cercaan dan celaan masyarakat.®